Belajar dari Rwanda: Menghilangkan Kultur Saling Benci

Standard

20 tahun yang lalu, Rwanda mengalami duka yang mendalam. Pasca presiden Rwanda yang diharapkan menjadi pembawa perdamaian antara suku Hutu dan Tutsi kala itu, Juvénal Habyarimana, mati di udara, 800.000 nyawa orang Tutsi dan Hutu moderat meregang di tanah Rwanda. Pembunuhan besar-besaran yang dimotori oleh milisi Hutu yang berlangsung selama 100 hari ini kini kita kenal sebagai genosida Rwanda.

Namun tragisnya, ketika kini dunia bersama-sama mengheningkan cipta atas kejadian tersebut, pada waktu itu justru dunia bergeming melihat Rwanda berlumuran darah. Samantha Power, duta besar Amerika Serikat untuk PBB, dalam bukunya, A Problem from Hell, menceritakan kegamangan Amerika Serikat dalam menanggapi konflik Rwanda. Pemerintahan Clinton yang secara jelas mengetahui kejahatan kemanusiaan tersebut bahkan enggan menggunakan kata “genosida” karena takut harus berkewajiban untuk membantu penyelesaian konflik di Rwanda waktu itu. Ketidakacuhan komunitas internasional akan kejahatan kemanusiaan ini ironisnya terjadi karena alasan klasik, tidak adanya kepentingan nasional di Rwanda.

Sementara itu dunia tengah saling menunggu untuk menurunkan bantuannya ke Rwanda, milisi Hutu dengan gencarnya turun tangan untuk membunuh orang Tutsi yang mereka sebut sebagai terterminyenzi, kecoa. Para milisi dan esktrimis Hutu ini berhasil mengendalikan media massa yang ada untuk mendukung upayanya ini. Sejak tahun 1993, Radio Télévision des Milles Collines (RTLM) digunakan sebagai media penyebaran pesan kebencian (hate speech) dan memperkeruh kondisi di Rwanda. Tidak hanya itu, koran Kangura yang dikontrol oleh ekstrimis Hutu juga mempublikasikan 10 Commandments of the Hutu pada tahun 1990-an yang berisi perintah untuk bagi orang Hutu untuk membenci orang Tutsi.  Penyalahgunaan media ini makin menjadi dalam konflik 100 hari dimana RTLM secara aktif dan spesifik menyiarkan nama serta alamat orang-orang yang harus dibunuh, bahkan ironisnya juga mengumumkan sang pembunuh yang berhasil menjagal korbannya.

Penyalahgunaan media dalam konflik menjadi satu hal yang perlu kita cermati dan menjadi pelajaran bagi Indonesia dimana saat ini ketika frekuensi publik dikuasai oleh para pemilik kepentingan yang saling bersitegang. Imbasnya adalah rakyat sipil, sama halnya dengan orang Hutu sipil kala itu, sangat mudah untuk dipengaruhi dan diinfiltrasi dengan pesan-pesan tertentu. Kondisi ini membutuhkan kontrol agar perselisihan ide para pemegang kekuasaan ini tidak sampai pada persinggungan secara fisik dan melanggengkan kultur saling membenci.

Kultur saling benci tidak hanya terjadi di Rwanda waktu itu namun juga kini tengah terjadi di berbagai belahan dunia. Rasa saling benci ini sangat berpotensi untuk mengarah pada konflik terbuka. Mari kita tengok apa yang pernah terjadi atau masih terjadi di Indonesia. Pertikaian yang terjadi di Ambon adalah contoh penting dimana masyarakat dengan mudah tersulut oleh rasa benci yang berujung pada kematian atau kasus pengusiran penganut Syiah di Sampang karena adanya pesan-pesan kebencian dalam dakwah.

Hal ini terjadi lantaran tidak ada komunikasi atau usaha untuk duduk bersama dan saling mengetahui satu sama lain atau setidaknya meluruskan masalah. Tidak pernah ada usaha untuk saling bersalaman dan bersama mencegah konflik menjadi lebih besar. Justru yang terjadi adalah muncul para pahlawan kesiangan yang datang pasca korban berjatuhan, bernegosiasi untuk apa yang sudah terjadi, dan pada akhirnya hanya muncul kesepakatan damai di atas kertas yang juga tidak menjamin terselesaikannya permasalahan.

Pencegahan konflik menjadi pelajaran penting yang patut diambil dari genosida Rwanda. Ketegangan antara Hutu-Tutsi merupakan hal yang sudah berlangsung sejak lama namun sayangnya dunia menganggap bahwa konflik adalah sebagai sesuatu yang sangat normal dan tidak memunculkan satu usaha nyata untuk memutus pertikaian tersebut. Padahal seharusnya komunitas internasional secara aktif mendukung perdamaian dan melakukan prevensi konflik yang lebih luas melalui peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding.

Apa yang kurang dilakukan di Rwanda adalah peacebuilding yang sebenarnya sangat efektif untuk menghancurkan kultur saling benci dalam masyarakat. Ketika para pemegang kekuasaan berusaha menandatangani kesepakatan damai dan ketika para pasukan berusaha menjaga kondisi damai tanpa ada konflik terbuka, masyarakat hendaknya dibekali dengan pengetahuan dan budaya perdamaian. Ketika masyarakat sudah saling berdamai yang terjadi adalah saling dukung untuk perbaikan kesejahteraan sosial di masyarakat. Butuh peran aktif dari masyarakat serta dukungan komunitas internasional untuk menjalankan proses ini. Perdamaian yang nyata hanya akan terjadi ketika masyarakat sudah mendapatkan kesejahteraannya, bukan hanya dengan ditandatanganinya kertas damai atau pertikaian fisik berhenti.

Memperingati genosida di Rwanda sebaiknya tidak hanya menguak luka namun juga terus menggali apa yang bisa dipelajari. Pelajaran ini hendaknya bisa mencegah kejahatan-kejahatan kemanusiaan terjadi lagi, lebih baik mencegah daripada mengobati.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s