WOMEN AND PEACE HYPOTESIS: MENGEDEPANKAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI AGEN PERDAMAIAN

Standard

Ayu Mellisa

Forum Muda Paramadina, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD)

Yayasan Paramadina, Jakarta

Tulisan ini membahas women and peace hypothesis ( hipotesis perempuan dan perdamaian) yang menyatakan bahwa perempuan lebih cenderung berorientasi terhadap perdamaian dan lebih dapat berkompromi dibandingkan kaum laki-laki. Pandangan ini berdasar pada tiga argumen utama: maternity, feminisme, dan faktor ekonomi. Untuk mendukung hipotesis ini diberikan beberapa contoh kontribusi perempuan untuk perdamaian yang kemudian diharapkan dapat dicontoh oleh perempuan Indonesia.

 

Pendahuluan

Perempuan. Mungkin kemudian akan anda membayangkan sosok yang “katanya” lemah tak berdaya yang hanya bertanggungjawab untuk persoalan dapur, kasur, dan sumur. Tidak bisa dipungkiri memang bahwa ada beberapa ajaran agama atau norma masyarakat yang seolah menjadi pembenaran atas penempatan perempuan pada di wilayah 3UR itu. Sehingga akhirnya perempuan harus menerima perlakuan dan stereotip tersebut, entah pasrah atau dipasrahkan.

Akan tetapi kita perlu menengok kemajuan pada kaum perempuan. Perlu diketahui bahwa teori dan kajian tentang feminisme sudah berkembang pada abad ke-20 sejak pasca Perang Dunia ke-I dan khususnya keberhasilan gerakan untuk menuntut hak pilih bagi perempuan di Inggris dan Amerika Serikat.[1] Feminisme sendiri mengalami dinamika seiring berkembangnya waktu. Jika dulu lebih fokus pada upaya memperjuangkan hak-hak politik dan legal perempuan, kini berfokus pada perjuangan untuk martabat dan membebaskan perempuan dari belenggu struktur atau sistem yang subordinatif atau merendahkan perempuan.[2]

Kini banyak perempuan yang terjun dalam berbagai ranah yang dulu seringkali didominasi maskulinitas kaum adam. Tidak perlu disebutkan siapa tapi cukup banyak perempuan yang kini menjadi ahli filsafat, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, agama, bahkan politik. Yang menarik kemudian adalah ada satu ranah yang mungkin jarang diperbincangkan namun sangat penting dan potensial untuk ditangani oleh kaum hawa, perdamaian.

Masalah perdamaian dan perempuan ini sangat penting untuk dibicarakan, terutama di wilayah yang rawan konflik. Hal ini lantaran terdapat satu hipotesis yang sudah cukup ramai diperbincangkan di dunia barat mengenai hubungan antara perempuan dan perdamaian yakni hipotesis perempuan dan perdamaian (women and peace hypothesis) Hipotesis ini menyatakan bahwa perempuan lebih pasifis daripada laki-laki dalam pendekatannya terhadap hubungan internasional, yang lebih menerima kompromi untuk menyelesaikan perselisihan antar negara dan berpandangan bahwa perang bukanlah jalan yang dibutuhkan atau pantas dalam situasi konflik tertentu.[3]

Tulisan ini akan mencoba menjelaskan beberapa argumen yang mendukung argumen tersebut serta menjawab pertanyaan atas hipotesis ini. Perlu dicatat, tulisan ini bukan dalam rangka untuk membantah kemampuan kaum adam untuk bertindak sebagai peacemakers namun lebih mendorong potensi yang dimiliki perempuan untuk mewujudkan perdamaian. Sehingga hal ini bisa mendorong kaum perempuan untuk bisa terlibat lebih aktif sebagai agen perdamaian. Selain itu akan diberikan contoh-contoh keterlibatan perempuan dalam upaya perdamaian yang bisa menjadi inspirasi bagi perempuan (dan semua orang tentunya) untuk menghadapi konflik dan membangun perdamaian.

Women and peace hypothesis: Apa dan Mengapa?

Women and peace hypothesis menunjukkan perbedaan cara pandang kaum perempuan dan laki-laki terkait perang dan perdamaian. Hipotesis ini memandang bahwa perempuan cenderung lebih berorientasi pada perdamaian dan lebih dapat berkompromi dibandingkan kaum laki-laki. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang lebih mendukung adanya perang dan kekerasan dalam menyelesaikan perkara. Kondisi persaingan dan dominasi yang erat diasosiasikan dengan kaum laki-laki, berbeda dengan kondisi kerjasama dan saling ketergantungan yang erat dengan kaum perempuan.[4]

Ide ini berangkat dari beberapa logika dasar terkait perempuan. Pertama adalah pengalaman perempuan sebagai seorang ibu (maternity, mengandung) mendorong perempuan untuk lebih damai dan perhatian daripada laki-laki.[5] Pengalaman perempuan ini mendorong adanya kecenderungan untuk lebih perhatian dan merawat daripada menggunakan kekerasan. Perempuan yang mengalami penderitaan akibat mengandung dan melahirkan tentu akan lebih menyukai adanya “kehidupan” daripada “kematian” yang bisa diakibatkan dari adanya perang dan kekerasan. Pandangan serupa juga ditunjukkan oleh kaum feminis maternal yang menyerukan pengalaman menjadi ibu yang memberikan perhatian kepada orang lain dapat menjadi sumbangan penting untuk mengkoreksi prinsip militer. Sara Ruddick, salah satu feminis yang fokus pada masalah maternitas, mengatakan bahwa rasionalitas perhatian (care) dan aktifitas memberi perhatian yang biasanya, tetapi tidak secara eksklusif, dilakukan oleh perempuan, diperlukan dalam aksi protes anti-militer dan politik positif yang ditujukan untuk perdamaian.[6]

Logika yang kedua adalah pemikiran feminisme yang berkembang dalam kaum perempuan. Adanya perspektif feminisme yang menjunjung nilai kebebasan dan kesetaraan mendorong pembongkaran terhadap hierarki, dominasi, dan eksploitasi.[7] Adanya militer, dianggap sebagai upaya untuk melanggengkan karakteristik ini dan menjadi cara yang tidak tepat sebagai instrumen politik luar negeri karena rentan konflik dan kekerasan. Relasi antara perempuan dan perdamaian ini juga didorong dengan struktur sosial dan politik yang membatasi akses perempuan terhadap dunia perpolitikan, termasuk militer. Kondisi ini yang membuat perempuan menolak dominasi yang terdapat dalam militer. Semangat anti militerisme ini yang kemudian menunjukkan kecenderungan perempuan untuk memilih jalan yang lebih damai dan menggulingkan cara-cara represif yang seringkali menjadi akar konflik. Hal ini juga mendorong kaum feminis untuk mengkampanyekan kajian dan resolusi konflik yang feminim dan tanpa kekerasan.

Logika yang ketiga adalah kesenjangan ekonomi yang dialami oleh perempuan dalam masa perang atau konflik. Selain itu, posisi perempuan sangat rentan menjadi korban yang menderita dan terpojok, baik dari segi ekonomi maupun keamanan diri membuat kaum ini menjadi korban ganda akibat perang dan kekerasan. Perempuanlah yang pertama merasakan efek dari kerusakan infrastruktur, dimana perempuan juga harus bertahan untuk menjaga keluarga untuk terus hidup bersama.

Adanya peperangan juga membuat perempuan mengalami kesulitan ekonomi lantaran anggaran militer yang tinggi berimplikasi pada tidak adanya alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk program sosial yang penting bagi perempuan.[8] Perempuan juga harus berperan sebagai tenaga cadangan dalam hal mempersiapkan makanan atau memberikan perawatan pada korban.

Lebih dari itu, perempuan jugalah yang harus menanggung beban ekonomi manakala kaum laki-laki (suami/ayah) terjun ke medan perang. Tanggung jawab berat untuk mempertahankan hidup keluarganya juga harus dipikul dalam kondisi ini. Dalam kondisi perang yang serba susah, perempuan menjadi tulang punggung untuk keluarga dan akan lebih buruk lagi ketika perempuan harus kehilangan pihak yang seharusnya memberinya nafkah akibat kematian dalam peperangan. Kondisi ini juga berdampak pada perempuan yang akhirnya harus terpaksa perempuan seringkali terpaksa dieksploitasi secara seksual untuk bisa bertahan dan mendukung keluarganya[9]. Karena keterbatasan kemampuan dan kesempatan kerja, perempuan seringkali harus menjual dirinya secara seksual dan rentan menjadi korban kekerasan seksual. Dampak-dampak inilah yang membuat perempuan lebih menyukai kondisi damai dimana kehidupan lebih stabil.

Adanya peperangan juga menyudutkan perempuan yang seringkali harus dihadapkan dalam situasi genting. Secara fisik perempuan dieksploitasi sebagai tameng hidup, pasukan cadangan, pemuas nafsu seksual (pemerkosaan), tawanan perang, dan berbagai pelanggaran perang lainnya. Secara mental tentu perempuan mengalami serangan psikologis yang mengancam masa depan perempuan dan generasi selanjutnya dalam mengatasi trauma.

Meskipun terdapat kritik akan logika yang terdapat dalam hipotesis ini, seperti tidak semua perempuan memiliki pengalaman melahirkan, dan sebagainya, upaya untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam aktifitas perdamaian justru menguat. Hal ini terlihat dengan adanya Resolusi 1325 dimana perempuan harus ikut (atau diikutsertakan) dalam proses negosiasi damai. Hal yang disebut gender mainstreaming ini kemudian memunculkan gerakan-gerakan wanita untuk perdamaian di berbagai belahan dunia dan aksi perempuan ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat sipil dalam menghadapi konflik. Keterlibatan perempuan untuk melakukan perdamaian menjadi penting untuk menyembuhkan trauma dan mewujudkan masa depan yang lebih baik.

PBB & gender mainstreaming dalam perdamaian

PBB mendukung peran yang penuh dan setara dari perempuan dalam membangun fondasi untuk perdamaian abadi, pembangunan, good governance, HAM, dan keadilan. PBB yang mulai dalam dunia internasional. Upaya PBB untuk membawa perspektif gender dan mewujudkan kesetaraan gender ini terlihat sejak adanya  The Convention on the Status of Women (CSW) di tahun 1946 untuk memonitor kondisi perempuan dan mempromosikan hak perempuan. Selain itu adanya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang diadopsi pada tahun 1979 makin mempertegas bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam berbagai kegiatan. UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) menjadi organisasi otonom yang berkolaborasi dengan UNDP (United Nations Development Programme) dalam gender mainstreaming, strategi pemberdayaan perempuan, mendukung partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan di pemerintah, mempromosikan hak perempuan, dan membuat perspektif perempuan lebih berpusat pada perdamaian.[10] Peran UNIFEM ini dilanjutkan oleh UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) yang dibentuk pada Juli 2010.[11]

Perspektif gender tidak hanya meningkatkan pemahaman akan perkembangan global dengan menganalisis dan mengkonfrontasi keberpihakan pada maskulinitas, namun juga memberikan alternatif yang menggiring pada jawaban baru dan kreatif akan permasalahan keamanan global,[12] dimana upaya damai lebih menguntungkan. Periode 1985-2000 merupakan fase puncak dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan[13] dan tahun 2000 merupakan fase klimaks dimana peran perempuan dalam perdamaian dimantapkan melalui Resolusi  Dewan Keamanan PBB 1325: Women, Peace and Security.

Perempuan bekerjasama dengan PBB untuk membangun struktur perdamaian dan keamanan, melakukan rehabilitasi dan rekonsiliasi terhadap masyarakat, melindungi pengungsi dan pengungsi internal (internally displaced persons), mendidik dan membangun kesadaran akan HAM dan hukum.[14] Dengan resolusi 1325, peran perempuan dimaksimalkan dalam kerangka pusat PBB terkait pencegahan dan resolusi konflik, bina-damai (peacebuilding), penjagaan perdamaian (peacekeeping), rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Dalam resolusi ini secara jelas disampaikan bahwa peran perempuan harus ditingkatkan dalam level pembuatan keputusan dalam resolusi konflik dan proses perdamaian. Selain itu disampaikan bahwa perlunya mengadopsi perspektif gender dalam bernegosiasi dan mengimplementasikan perjanjian perdamaian. Hal ini tentunya makin membuka kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam aktifitas politik dan perdamaian serta meningkatkan pengakuan dunia akan keberadaan perempuan yang selama ini termarginalkan oleh dominasi laki-laki.

Contoh Penting: Kontribusi Perempuan untuk Perdamaian

Di beberapa wilayah konflik perempuan terlibat aktif dalam upaya perdamaian, baik secara formal maupun informal. Aktivitas perempuan ini didukung dengan fakta bahwa menurut data dari Bank Dunia masih ada 1,5 juta orang hidup di negara yang sangat rentan dengan konflik dan kekerasan[15] dimana 90% korban adalah warga sipil dan perempuan dan anak-anak menjadi korban utama. Sehingga menjadi penting bagi perempuan untuk terjun langsung untuk mewujudkan perdamaian. Keterlibatan perempuan, yang juga didukung oleh UN Women, dalam peacebuilding ini terjadi di Uganda, Sudan, Repulik Kongo, Afghanistan, Kolombia, Kepulauan Solomon, dan Burundi.[16]

Keterlibatan perempuan dalam upaya perdamaian ternyata juga terjadi di Israel dan Palestina dimana perempuan melakukan protes atas eskalasi militerisme dari konflik yang sudah berlangsung sejak abad ke-20 hingga kini.[17] Aktivitas perempuan dalam menanggapi pertentangan dua negara ini terlihat sejak pemberontakan Palestina yang juga dikenal sebagai Intifada pertama pada tahun 1987. Adanya pemberontakan ini membuat para perempuan (kaum feminis) makin menyadari dampak dari adanya okupasi dan pentingnya menghentikan kekerasan yang mengorbankan masyarakat sipil. Kondisi ini membuat para perempuan, baik dari Palestina maupun Israel, bersama-sama turun ke jalan dan menyerukan penghentian okupasi dan mendesak para pemimpin untuk melakukan negosiasi terkait konflik ini.[18] Kegiatan perempuan untuk upaya perdamaian ini dilakukan dalam bentuk separate atau bekerja di wilayah masing-masing, paralel, dan joint initiatives. Dalam Intifada pertama ini, ketika sebagaian proses dialog ditutup, para perempuan Palestina di West Bank dan Jalur Gaza dan perempuan Yahudi Israel saling membuka kesempatan untuk diskusi kelompok, konferensi perempuan untuk perdamaian, proyek kolaboratif, dan prakarsa solidaritas.[19]

Bergabungnya perempuan Palestina dalam pergerakan ini sebagai upaya melindungi rumah, keluarga, dan komunitas mereka. Intifada menjadi momentum dan kesempatan bagi para perempuan Palestina di West Bank dan jalur Gaza yang selama ini mengikuti program melek huruf dan pelatihan keahlian yang dikelola oleh perempuan untuk terlibat dalam perpolitikan nasional.[20] Kelompok perempuan Palestina berusaha untuk mempertahankan kegiatannya dan melaksanakan berbagai pertemuan untuk memperkirakan dan merumuskan agenda politik yang akan terjadi ketika Oslo Accords diratifikasi pada bulan September 1993. Pada tahun 1994, perempuan Palestina mempublikasikan The Women Charter yang berisi perlindungan hak hukum, sosial, dan politik perempuan. Rumusan yang kemudian diserahkan ke Yasser Arafat ini mencerminkan transisi dari semangat revolusi ke pembangunan negara.[21]

Sementara itu, para perempuan di Israel yang aktivitas politiknya selama ini termarginalisasi atas nama keamanan nasional kemudian terinsipirasi akan partisipasi perempuan Palestina di jalur terdepan perpolitikan. Perempuan Yahudi ini kemudian saling tergabung dalam kelompok yang menyerukan keadilan dan perdamaian. Munculnya Women in Black, the Women‘s Organizations for Women Political Prisoners (OPFPP), Israeli Women Against the Occupation (SHANI), the Women‘s Peace Coalition, dan the Israeli Women‘s Peace Net (RESHET) mulai terjun ke dunia politik Israel serta melakukan berbagai demonstrasi, petisi, kampanye melalui surat-surat, kunjungan solidaritas ke West Bank dan jalur Gaza, dan melaksanakan konferensi perdamaian di tingkat lokal bahkan internasional.[22]

Para perempuan dari dua negara ini kemudian terlibat dalam berbagai konferensi perdamaian internasional, bahkan jauh sebelum proses perundingan Madrid dan Oslo dilakukan. Sekitar 50 perempuan dari Palestina, Israel-Yahudi, dan Palestinian Liberation Organization (PLO) bertemu pertama kali dalam konferensi berjudul  Give Peace a Chance: Women Speak Out di Brussel pada bulan Mei 1989. Dalam kesempatan ini para perempuan membicarakan konflik, upaya negosiasi dan meneruskan upaya peacebuilding dengan menggalang dukungan masyarakat. Pasca pertemuan ini, di bulan Desember 1989, perwakilan dari the Palestinian Women‘s Working Committees dan the Israeli Women‘s Peace Coalition mengadakan hari perempuan untuk perdamaian. Di hari itu, terkumpullah 6.000 perempuan dari barat hingga timur Jerusalem melakukan gerakan (march) Women Go for Peace.[23]

Diskusi para perempuan ini terus berjalan hingga pada tahun 1993 dibentuklah Jerusalem Link yang menjadi payung bagi dua organisasi perempuan Israel di sisi barat Jerusalem, Bat Shalom dan organisasi perempuan Palestina di sisi timur Jerusalem, the Jerusalem Center for Women (JCW). Kedua organisasi ini muncul bersamaan pasca adanya dialog pada tahun 1994 dengan adanya inisiatif dari perwakilan para perempuan yang mengikuti proses ini sejak awal. Kesepakatan pendirian Jerusalem Link ditandatangani oleh empat orang perempuan Israel dan empat orang perempuan Palestina. Inagurasi secara resmi awalnya direncanakan bersamaan dengan Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret namun ditunda lantaran adanya pembunuhan massal di Hebron pada tanggal 25 Februari sehingga peresmian organisasi ini diadakan pada tanggal 16 Maret 1993 di Jerusalem Timur.

Jerusalem Link kemudian menjadi tempat bertemunya dua organisasi perempuan dengan kesetaraan kerja,  prinsip yang sama, struktur organisasi untuk mempertegas identitas bersama, dan dirancang sebagai pondasi model kerjasama antara Palestina dan Israel. Strategi yang digunakan oleh Jerusalem Link adalah melaksanakan kegiatan gabungan sekaligus kegiatan per-organisasi yang saling mendukung upaya perdamaian di kawasan konflik ini terutama memaksimalkan peran dan hak perempuan. Kedua organisasi ini walaupun memiliki kepengurusan organisasi yang berbeda namun saling terhubung dalam Jerusalem Link, baik secara kegiatan dan pelaporannya.

Bat Shalom dan JCW selain menjalankan programnya masing-masing juga melaksanakan program bersama untuk upaya peacebuilding. Sebagai gerakan feminis untuk perdamaian, Jerusalem Link menjadi salah satu dari sedikit jalur yang bisa mempertemukan perwakilan dari Israel Yahudi, orang Palestina yang menjadi warga negara Israel, dan warga negara Palestina. Jerusalem Link juga menjadi organisasi yang membangun opini publik untuk mempromosikan perdamaian bersama. Organisasi ini berhasil mendapatkan sorotan media, bahkan secara internasional dan menerima pendanaan untuk berbagai kegiatannya.

Penutup: Mendukung Perempuan Indonesia sebagai Agen Perdamaian

Potensi yang dimiliki para perempuan untuk mewujudkan perdamaian hendaknya didukung dan dimaksimalkan. Setidaknya, dengan adanya Resolusi 1325 para perempuan memiliki basis legal untuk lebih terlibat dalam upaya-upaya perdamaian. Tidak hanya itu, perempuan juga harus terlibat aktif dalam membangun perdamaian melalui pemberdayaan perempuan, khususnya, dan masyarakat, umumnya.

Kita tidak bisa menutup mata, manakala konflik di Indonesia makin banyak terjadi, tidak hanya konflik antar negara, namun juga konflik dalam negara (intrastate). Kondisi seperti ini yang seharusnya “dimanfaatkan” para perempuan untuk membuktikan dirinya sebagai agen perdamaian. Populasi perempuan yang cukup banyak di Indonesia sangat potensial untuk mendukung perdamaian sehingga sangat penting bagi perempuan untuk dapat berkontribusi. Hal ini juga hendaknya didukung oleh pengakuan dan kesempatan bagi perempuan untuk bertindak. Bagi Indonesia, akan sangat penting untuk meratifikasi, atau setidaknya mengadopsi, Resolusi 1325.

Pelajaran dari aktifitas perempuan untuk perdamaian di berbagai negara bisa dimanfaatkan sebagai refleksi. Perempuan Indonesia harus memiliki motivasi dan kesadaran untuk dapat memberikan sumbangsih bagi perdamaian. Potensi yang dimiliki tidak akan berarti tanpa kesadaran diri. Penting untuk diingat, “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.”


[1] Jacqui True, Feminisme, dalam Teori-Teori Hubungan Internasional, ed. Scott Burchill & Andrew Linklater (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 283.

[2] Sukawarsini Djelantik, Gender dalam Hubungan Internasional, dalam Refleksi Teori Hubungan Internasional (Dari Tradisional ke Kontemporer), ed. Asrudin & Mirza Jaka Suryana (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 234.

[3] Mark Tessler, Further Test of the Women and Peace Hypothesis: Evidence from Cross-National Survey Research in the Middle East, International Studies Quarterly 43 (1999), hlm. 520.

[4] Ifat Maoz, The Women and Peace Hypothesis, dalam The Encyclopedia of Peace Psychology, ed. Daniel J. Christie (New York: John Wiley and Sons Inc, 2011), hlm. 1185.

[5] Mark Tessler, Op. Cit., hlm. 520.

[6] Jacqui True, Op. Cit., hlm. 288.

[7] Mark Tessler, Op. Cit., hlm. 521.

[8] Ibid.

[10] Elisabeth Porter, Peacebuilding: Women in international perspective (New York: Routledge, 2007), hlm. 12.

[11] http://www.unwomen.org/about-us/about-un-women/ (akses 17 Juli 2013 – 22:01 WIB)

[12] Heidi Hudson, Mainstreaming Gender in Peacekeeping Operations: Can Africa Learn From International Experience?, African Security Review Vol 9 No 4, 2000, hlm. 1.

[13] Tony Jenkins & Betty A. Reardon, Gender and peace: Towards a gender-inclusive, holistic perspective, dalam Handbook of Peace and Conflict Studies, ed. Charles Webel & Johan Galtung (Oxon: Routledge, 2007), hlm. 210-211.

[14] Kofi A. Annan, pendahuluan dari United Nations Publication Sales No.E.03.IV.1:  Women, Peace and Security 2002, hlm. ix.

[17] Jacqui True, Op.Cit., hlm. 300.

[18] Simona Sharoni, Gender and Conflict Transformation in Israel/Palestine, Journal of International Women‘s Studies Vol 13 #4 September 2012, hlm. 113.

[19] Janet M. Powers, Blossoms on the olive tree : Israeli and Palestinian women working for peace (Westport: Praeger, 2006), hlm. 5.

[20] Simona Sharoni, Op. Cit., hlm. 114.

[21] Ibid., hlm. 117.

[22] Ibid.

[23] Ibid., hlm. 115.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s