Mengenang Wiji Thukul : Mencegah Penghilangan Paksa oleh Aparatus Negara

Standard

“ Yang hilang menjadi katalis, disetiap Kamis, nyali berlapis. Yang ditinggal tak ‘kan pernah diam, mempertanyakan kapan pulang?”

 Hilang oleh Efek Rumah Kaca

 

Indonesia, sebagai negara demokrasi measih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Bahkan pasca reformasi yang memunculkan people power dan tidak dapat dipungkiri mengorbankan nyawa dari tokoh-tokoh yang berani mendobrak kepemimpinan Orde Baru yang sarat militer, Indonesia masih harus berbenah diri. Bicara mengenai perjuangan untuk menegakkan pemerintahan demokrasi yang bersih dari dominasi militer yang berlebihan, tentu kita akan bertemu nama besar seperti Munir. Namun perlu diketahui juga, masih banyak para aktivis yang sumbangsihnya untuk negeri tidak sedikit dan sayangnya mereka harus dihilangkan atas nama keamanan. Ironis memang, apa daya inilah sejarah kita, yang barangkali sudah terlalu sering dikutuk namun belum diselesaikan.

Salah satu aktivis yang juga dihilangkan secara paksa adalah Wiji Thukul atau Widji Widodo. Seniman kelahiran Solo, 23 Agustus 1963 ini bersama kawan-kawannya yang kebanyakan buruh membangun kelompok kesenian kampung “Sanggar Suka Banjir” yang mengekspresikan permasalahan rakyat secara nyata. Inilah yang menjadi pergerakannya untuk melawan ketidakadilan dan penindasan oleh rezim represif Soeharto. Tindakan represi ini mulai dirasakannya ketika ia dan rakyat kampungnya memprotes pencemaran pabrik tekstil PT. Sari Warna Asli kemudian ia ditangkap dan dijemur oleh aparat Polresta Surakarta.[1] Selanjutnya ia bergabung dalam jaringan Kerja Kesenian rakyat (JAKKER) yang aktif dalam memperjuangkan hak buruh. Lagi-lagi, ia mendapatkan “hadiah” dari aparat dalam aksi buruh PT. Sritex Desember 1995 yang mengakibatkan mata kanannya cedera dan hampir buta.

Pada Maret 1998, Wiji Thukul menghilang dan ini diindikasikan erat dengan operasi represif yang dilakukan oleh rezim Orde Baru untuk menghilangkan lawan politik menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998. Aparat yang tertuduh untuk sebagai dalang penculikan aktivis pro-demokrasi ini adalah Tim Mawar yakni sebuah tim kecil dari kesatuan Komando Pasukan Khusus grup IV, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Hilangnya Wiji Thukul dan 22 aktivis lainnya ini menjadi sebuah bukti bahwa rezim diktaktor Soeharto dengan dwi-fungsi ABRI tidak akan pernah sejalan dengan demokrasi yang dicita-citakan Indonesia.

Kasus menghilangnya sastrwan ini tidak menghentikan apresiasi terhadap karyanya seperti kumpulan puisi “Darman” dan “Mencari Tanah Lapang” serta puisinya yang terkenal adalah yang berjudul “Peringatan” yang pada akhir bait puisi berteriak : “hanya ada satu kata: Lawan!”[2] Bahkan ia juga mendapatkan penghargaan Yap Thiam Hien Award pada tahun 2002.[3] Namanya juga akan terus didengungkan bersama nama-nama para aktivis yang hilang pada tahun 1997/1998 di setiap Kamis di depan Istana Negara.

Mengingat kasus penghilangan paksa ini kemudian harus menjadi salah satu pertimbangan kita untuk memikirkan kembali RUU Keamanan Nasional yang sedang hangat dibicarakan. Bicara mengenai rakyat, RUU ini justru mengancam demokrasi dan HAM rakyat Indonesia. Hal ini terkait dengan definisi ancaman (Pasal 1 ayat 2 RUU Kamnas) yang menegaskan bahwa ancaman adalah segala sesuatu yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Sangat tidak jelas batasannya dan potensial sekali untuk disalahgunakan terlebih jika dikaitkan dengan kewenangan tunggal presiden yang ada di Pasal 17 Ayat (4). Kewenangan ini sangat potensial disalahgunakan oleh presiden (abuse of power) dan tidak ada ruang kontrol untuk mempersoalkan tafsir presiden atas suatu peristiwa yang dianggap ancaman.[4] Dominasi presiden ini jelas bertentangan dengan konsep demokrasi yang dianut presiden dan memberikan ruang bebas untuk presiden dalam melakukan tindakan represi. Rakyat akan lebih diatur dalam berekspresi dan hal ini bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang sudah ada karena muncul ketakutan bahwa mereka akan menjadi korban sekuritisasi. Kewenangan presiden yang berlebihan ini juga akan mendegradasi partisipasi politik, partai politik, terutama kaum oposisi. Sehingga jelas bahwa RUU ini membuka banyak peluang terjadinya penyimpangan yang lagi-lagi merugikan rakyat bukan mengamankan kehidupannya.

Reformasi belum berakhir dan sekarang inilah tugas kaum muda, calon pemimpin bangsa, untuk teliti dalam membaca kondisi negara kita. Jangan sampai kita terjebak dalam rezim represif yang akan mengembalikan kita pada masa kegelapan Indonesia. Jangan sampai ada orang-orang yang harus dipaksakan menghilang untuk kepentingan pemimpin. Penghilangan paksa adalah tantangan kita bersama dan mendukung terwujudnya RUU Kamnas bukanlah pilihan yang tepat untuk menghentikan kekerasan oleh aparatus negara. Semoga penghilangan Wiji Thukul tidak akan menghentikan munculnya wiji-wiji (biji-biji) yang lain untuk mewujudkan Indonesia yang benar-benar berdemokrasi.


[1] http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=148 (Selasa, 18 Desember 2012 – 16:48 WIB)

[2] Ibid.

[3] Penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Pusat Studi hak Asasi Manusia kepada orang yang berjasa dalam penegakan HAM di Indonesia. Terinspirasi dari tokoh pengacara Tioghoa, Yap  Thiam Hien yang juga seorang pejuang HAM.

[4] Dikutip dari tulisan Hendardi dalam diskusi di Megawati Institute, “RUU Keamanan Nasional: Memperkuat atau Mengancam Demokrasi”, hlm. 5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s