REVIEW FILM : The Reckoning (2009)

Standard

“Without justice, people have no respect for each other. If this is left unpunished, it will be repeated.”

Atrocities atau kekerasan terhadap manusia yang mengarah pada pelanggaran HAM kini merupakan isu yang menjadi perhatian dan keprihatinan global. Atrocities ini muncul karena adanya ketegangan dan ketidakamanan akibat kompleksitas ideologi dan perkembangan dari globalisasi yang kemudian meningkatkan insekuritas ekonomi dan sosial.[1] Sehingga dibutuhkan badan yang bisa menegakkan keadilan terhadap problematika ini dan ICC adalah institusi yang sangat berkontribusi untuk perkara ini. Hal inilah yang diangkat dalam film dokumenter produksi tahun 2009 berjudul The Reckoning.

Film arahan Pamela Yates ini berusaha untuk memperlihatkan tampilnya ICC (International Criminal Court) sebagai badan permanen yang memperjuangkan penegakan dan peradilan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againts humanity) , kejahatan perang (war crimes), dan genosida (genocide). ICC berusaha untuk terlibat dalam penyelesaian dan peradilan konflik yang terjadi di Uganda, Kongo, Colombia, dan Darfur (Sudan) dimana atrocity ini terjadi.

ICC yang muncul di akhir abad 20 ini menjadi respon atas adanya kekejaman besar-besaran di dunia. Tidak seperti ICJ (International Court of Justice) yang menangani perkara hukum antarnegara, ICC hanya menuntut dan mengadili individu-individu yang bertanggungjawab atas kejahatan berat yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional.[2] Dengan dukungan lebih dari 120 negara, ICC berusaha untuk mendorong peradilan nasional untuk menginvestigasi dan mengadili kejahatan melawan HAM, kejahatan perang, dan genosida. Akan tetapi, jika sebuah negara tidak mau (unwilling) atau tidak mampu (unable) untuk melakukan peradilan terhadap para pelaku kejahatan kemanusiaan, ICC akan menggunakan asas complementary untuk terlibat dalam perkara negara ini. Prinsip complementary ini tercantum dalam The Preamble of the Rome Statute of the International Criminal Court dan artikel 1 ICC sebagai instutusi internasional yang menjadi pelengkap yurisdiksi kriminal nasional. Sehingga ICC bukan menjadi peradilan utama melampaui otoritas nasional, namun menjalankan peran tambahan dan melengkapi investigasi dan pengadilan domestik terhadap kejahatan serius yang menjadi perhatian dunia internasional. ICC akan bergerak ketika negara gagal menjalankan langkah yang diperlukan dalam investigasi dan pengadilan terhadap kejahatan tersebut.[3] Kategorisasi tindak kejahatan di dalam ICC sudah ada dalam Pasal 5 Statuta, lebih spesifik Pasal 6 menyatakan mengenai genosida (genocide), Pasal 7 mengenai tindak pidana terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), Pasal 8 mengenai tindak pidana/kejahatan perang.[4]

Melalui film ini, ICC berusaha menampilkan peran sebagai badan internasional (yang terlepas dari PBB) yang bergerak tanpa harus melangkahi kedaulatan nasional sebuah negara. Diceritakan bahwa dalam 3 tahun, Luis Moreno Ocampo dan team yang tergabung dalam ICC yang berkedudukan di Den Haag, Belanda berusaha untuk menyelesaikan beberapa misi. Misi tersebut antara lain adalah melakukan tuntutan penangkapan terhadap pimpinan Lord’s Resistance Army (LRA) di Uganda, mengadli pimpinan perang di Kongo, memperbaiki sistem keadilan di Kolombia, dan menempatkan Dewan Keamanan PBB untuk menangkap presiden Sudan, Omar al-Bashir karena genosida di Darfur, Sudan.

Perkara pertama adalah usaha ICC untuk menangkap pimpinan pemberontak di Uganda (LRA) terutama Joseph Kony yang dinyatakan telah melakukan banyak pelanggaran HAM, terutama dengan melakukan penculikan anak untuk dijadikan pasukan pemberontak Uganda. Kasus ini kemudian ditangani oleh ICC setelah pemerintah, melalui Presiden Museveni pada Desember 2003 meminta keterlibatan ICC untuk melakukan investigasi dan mengadili para pimpinan LRA.[5] Setelah ICC terjun di Uganda, LRA sempat menawarkan negosiasi dan era baru dengan kedamaian dan stabilitas dengan catatan mencabut tuntutan penangkapan para pimpinan LRA. ICC berusaha untuk mempromosikan opsi ini di kalangan masyarakat, namun setelah dilakukan pemungutan suara, rakyat menolak untuk berdamai dengan LRA. Para pimpinan LRA ini, seperti Joseph Kony[6], Vincent Otty[7], Okot Odhiambo[8], Dominic Ongwen[9], Raska Lukwiya[10] dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap kemanusiaan dan juga kejahatan perang.[11]

Perkara kedua adalah problematika yang terjadi di Republic Democratic of Congo. ICC menerima surat dari pemerintah Kongo yang menyatakan bahwa Kongo membutuhkan bantuan ICC untuk melakukan penyelidikan untuk menentukan pihak tertentu harus didakwa dengan kejahatan seperti yang tercantum dalam Statuta. Pemerintah Kongo berkomitmen untuk bekerjasama dengan ICC dalam penyelesaian karena kekacauan yang ada mempersulit proses peradilan yang kredibel. The Reckoning kemudian menampilkan proses pengadilan pemimpin dari gerakan politik dan militer, the Union of Congolese Patriot (UPC) yakni Thomas Lubanga Dyilo. Tokoh ini didakwa dengan tuduhan mendaftarkan dan mewajib militerkan anak-anak di bawah 15 tahun kemudian mengikutsertakan mereka dalam peperangan.[12]

Kasus ketiga yang ditangani kemudian adalah usaha ICC untuk memperbaiki sistem keadilan di Kolombia yang sarat dengan ketidakadilan dan pelanggaran HAM, berkaitan dengan adanya kekuatan militer yang mendominasi pemerintahan Kolombia. Korban dari konflik di Kolombia yang lebih dari 155.000 jiwa[13] ini sulit untuk mendapatkan advokasi karena adanya persinggungan antara pemerintah Kolombia dan kekuatan militer pemberontak beraliran marxis yakni Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC) dan the National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional, ELN) serta organisasi paramiliter sayap kanan the United Self-Defence Forces of Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.[14] Tiap pihak saling menuduh atas kesalahan yang mereka perbuat dan justru mengorbankan kaum sipil.

Dalam perkara ini, ICC harus berusaha keras untuk dapat membuat Kolombia menerima konsep yurisdiksi ICC mengenai kejahatan perang. Karena dalam hal ini negara ikut terlibat dalam konflik, maka akan sangat sulit untuk menerima kerangka yang ditawarkan oleh ICC. Walaupun Kolombia sudah meratifikasi Statuta Roma pada 5 Agustus 2002, namun Kolombia membuat perkecualian pada Artikel 124 untuk menangguhkan yurisdiksi ICC sehubungan dengan kejahatan perang untuk 7 tahun sampai dengan November 2009.[15] Maka, sesuai dengan Artikel 17 mengenai asas komplementer, ICC tidak akan melakukan peradilan karena negara masih berusaha untuk menyelesaikan perkaranya sendiri. Akan tetapi, ICC melihat bahwa peradilan di Kolombia sangat rentan dengan intervensi militer, maka ICC turut mengawasi perkembangan yang terjadi dan mengingatkan Kolombia untuk taat pada Statuta.

Misi keempat yang dijalankan oleh ICC dalam film ini adalah usaha untuk menempatkan Dewan Keamanan PBB dalam menangkap presiden Sudan, Omar al-Bashir terkait genosida di Darfur. ICC memainkan peran yang signifikan terutama dalam mencari fakta melalui penelusuran data dan juga keterangan saksi dalam mengurai kejahatan ethnic cleansing yang dilakukan pemerintah Sudan dan Janjaweed, pasukan Arab mereka  setelah mendapatkan surat mandat dari Dewan Keamanan PBB pada 31 Maret 2005.[16] ICC mengalami kesulitan terutama dalam masalah saksi, karena tidak terdapat perlindungan saksi di Sudan.

Omar al-Bashir menjadi buron ICC atas kekejamannya yang dilakukan di Darfur, Sudan Barat. Surat perintah penangkapan pertama diterbitkan pada Maret 2009 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan, sedangkan perintah penangkapan kedua dikeluarkan pada Juli 2010 lalu atas tuduhan kejahatan genosida.[17] Akan tetapi, ICC mengalami kesulitan untuk mengadili para pelaku kejahatan ini terkait dengan prinsip komplementer ICC sehingga ICC membutuhkan bantuan dari Dewan Keamanan PBB agar dapat menangkap para enemy of mankind ini.

Film ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja ICC. ICC sebagai justice start-up, seperti yang dikatakan Christine Chung[18] sudah sepantasnya melakukan peradilan terhadap individu yang telah melakukan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Inovasi terhadap HAM setelah adanya pengadilan untuk para pelaku kejahatan NAZI, Nuremberg (1945), ini setidaknya bisa menjadi pengayom keadilan internasional terhadap kemanusiaan.

Meskipun mendapatkan dukungan dari banyak negara di dunia, ICC masih belum mendapatkan kepercayaan dari kekuatan besar yang ada di dunia. Amerika Serikat, yang mengaku sebagai pendukung besar Universal Declaration of Human Rights justru lebih mengkhawatirkan kedaulatan nasionalnya dibandingkan berkontribusi melalui ICC. China juga belum meratifikasi Statuta Roma bahkan menolak penangkapan presiden Sudan, Omar al-Bashir. Russia juga masih skeptis dengan konsep ICC. Hal ini menjadi cukup krusial, manakala ketiga negara besar ini, yang juga anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menjadi kendala tersendiri ketika ICC berusaha untuk menyelesaikan problema melalui kerangka PBB. Hak veto yang dimiliki ketiga negara ini sudah jelas memenangkan suara dalam mengambil keputusan.

Di sisi lain, ICC juga mengalami kendala terkait prinsip complementary karena langkah ICC menjadi sangat terbatas. Bahkan untuk negara yang sudah meratifikasi Statuta Roma, negara berhak untuk melakukan penangguhan akan artikel yang sudah diatur dan disepakati. Terlebih lagi untuk negara yang belum meratifikasi, ini menjadi permasalahan karena bisa jadi keterlibatan ICC di sini dituduh sebagai intervensi yang melanggar prinsip komplementer ICC sendiri. Diperlukan hubungan yang jelas antara hukum internasional dan hukum nasional, dalam kasus ICC, ratifikasi belum berarti final. Sehingga jika hubungan ini dinyatakan beraliran monisme, penolakan terhadap klausa yang ada harus dipertegas maknanya. Karena jika negara telah meratifikasi, hendaknya negara tersebut tidak menolak apa yang telah disepakati bersama.

Walaupun demikian, setidaknya ICC sudah menjadi aktor yang memberikan kontribusi bagi keadilan dan kemanusiaan di dunia internasional. Menjadi solusi kongkrit untuk mengadukan para enemy of mankind yang meresahkan dunia dan menjadi awal bagi dunia yang lebih adil.

 

 

Sumber:

Benzig, Markus. “ The Complementarity Regime of the International Criminal Court: International Criminal Justice between State Sovereignty and the Fight against Impunity”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 7. Netherlands: 2003.

Chuter, David. War Crimes: Confronting Atrocity in the Modern World. Colorado: Lynne Rienner Publisher Inc, 2003.

International Crisis Group, “Correcting Course: Victims and The Justice and Peace Law In Colombia”, Latin America Report N°, 30 October 2008.

Mauna, Boer, DR. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2005.

Rojo, Ana Gómez. “The ICC’s Colombia Investigation: Recent Developments and Domestic Proceedings”, The American Non-Governmental Organization for the International Criminal Court, June 16, 2009.

http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=04d961fa-a963-4b7e-9ce0-e8a0ebf95822&lan=en-GB (13 April 2012 – 01:51 WIB)

http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=31f3684f-43bc-4d5e-9e0a-a6a8dac308eb&lan=en-GB (13 April 2012 – 01:53 WIB)

http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=945ddf37-0570-4610-8b43-7e005d21f4c6&lan=en-GB 

http://www.iccnow.org/?mod=northernuganda (14 April 2012 – 14:35 WIB)

http://www.insightonconflict.org/conflicts/colombia/conflict-profile/ (15 April 2012 – 14:37 WIB)

http://news.detik.com/read/2011/11/28/192605/1777618/1148/pengadilan-kenya-terbitkan-surat-perintah-penangkapan-presiden-sudan  (15 April 2012 – 16:37 WIB)

 

 


[1] David Chuter, War Crimes: Confronting Atrocity in the Modern World (Colorado:2003), hal. 258.

[2] Dr. Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global (Jakarta, 2005), hal. 292.

[3] Markus Benzig, “ The Complementarity Regime of the International Criminal Court: International Criminal Justice between State Sovereignty and the Fight against Impunity”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 7 (Netherlands: 2003), hal. 592.

[4] Dr. Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global (Jakarta, 2005), hal. 294-296.

[6] Alleged Commander-in-Chief of the Lord’s Resistance Army (LRA)

[7] Alleged Vice-Chairman and Second-in-Command of the Lord’s Resistance Army (LRA)

[8] Alleged Deputy Army Commander of the Lord’s Resistance Army (LRA), Alleged Brigade Commander of Trinkle and Stockree Brigades of the Lord’s Resistance Army (LRA)

[9] Alleged Brigade Commander of the Sinia Brigade of the Lord’s Resistance Army (LRA)

[10] Alleged Deputy Army Commander of the Lord’s Resistance Army (LRA)

[11] Data kejahatan yang dituduhkan oleh ICC bisa dilihat di http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=945ddf37-0570-4610-8b43-7e005d21f4c6&lan=en-GB 

[12] http://www.iccnow.org/?mod=northernuganda (14 April 2012 – 14:35 WIB)

[13] International Crisis Group, “Correcting Course: Victims and The Justice and Peace Law In Colombia”, Latin America Report N°, 30 October 2008, hal. i.

[15] Ana Gómez Rojo, “The ICC’s Colombia Investigation: Recent Developments and Domestic Proceedings”, The American Non-Governmental Organization for the International Criminal Court, June 16, 2009, hal. 1.

[18] ICC’s first senior trial attorney.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s